Dalam sebuah data yang dihimpun oleh Indonesia Institute for Corporate and Directorship (IICD, 2010), kurang lebih 90% bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Hal ini berarti bisnis keluarga menjadi salah satu pondasi utama dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Sebagai sebuah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga tentu memiliki manajemen yang berfokus pada visi dan misi keluarga. Sering kali bisnis keluarga runtuh hanya karena distrust atau ketidakpercayaan antar sesama keluarga, konflik dalam suksesi kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Perbedaan pemahaman manajerial antara generasi pertama dengan generasi selanjutnya. Hal ini dapat berakibat pada hancurnya bisnis keluarga itu sendiri.

Konsep Bisnis Keluarga di Indonesia

Menurut Stefan S. Handoyo, “a family is a community of persons headed by a man and women, united in marriage and their offspring as well as relatives to the third or fourth degree of consanguinity”.^[1]

Berdasarkan pendapat diatas bisnis keluarga dapat diartikan sebagai bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan baik itu oleh suami-istri atau hubungan dalam ikatan persaudaraan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), ada empat kelompok kekerabatan dalam satu keluarga.

1. Kelompok pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah (anak-anak beserta keturunannya dan pasangannya.
2. Kelompok kedua terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas (orang tua dan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, beserta keturunannya).
3. Kelompok ketiga terdiri kakek, nenek, dan leluhur berikutnya.
4. Kelompok keempat terdiri dari anggota keluarga di garis samping dan kerabat lainnya sampai derajat keenam.

Pengelompokan semacam ini biasanya berkaitan dengan urutan prioritas dalam pewarisan.

Selanjutnya, bisnis keluarga yang berbentuk badan usaha PT di indonesia dapat dibagi menjadi dua sisi. Dilihat dari sisi pemegang saham mayoritas dan dilihat dari sisi pengendalian di dalam perusahaan. Lalu pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tentu mampu menjadi pengendali dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mari kita lihat contoh bisnis keluarga dalam kategori tersebut yaitu: Group Bakrie, PT Maspion, PT Indofood, Wings Group.

Namun dalam realitas bisnis, pemegang saham minoritas dapat dikategorikan sebagai bisnis keluarga ketika keluarga memberikan pengaruh (influence) yang besar terhadap pengendalian perusahaan melalui manajemen. Misalnya, PT HM Sampoerna yang meskipun sebagian besar sahamnya telah dijual pada pihak asing (Phillip Morris). Keluarga Sampoerna yang hanya menguasai 5 persen saham, masih saja dominan dalam manajemen perusahaan.

Prinsip Manajemen dalam Bisnis Keluarga di Indonesia

Bisnis keluarga tentu harus memiliki prinsip yang dipegang sehingga bisnis memiliki keyakinan untuk maju dan pengelolaan yang kuat berdasarkan pada prinsip yang dipegang.

Baca juga: Mengenal Bisnis Keluarga di Indonesia: Tantangan dan Peluang

1. Prinsip Kejujuran

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Alexander Hill yang berjudul Just Business (Christian Ethics for The Market Place), buku tersebut menjelaskan tentang kejujuran dalam sebuah bisnis penting memiliki tiga alasan yaitu build trust (membangun kepercayaan), developing society (mengembangkan masyarakat), dan protect the dignity of the audience (melindungi martabat penontonnya).

Tiga hal tersebut akan menggambarkan sebuah bisnis keluarga baik dari sisi internal maupun external perusahaan. Kejujuran dalam internal keluarga dapat membagun pondasi yang kokoh dalam perkembangan bisnis keluarga. Kejujuran internal akan menggambarkan kondisi eksternal seperti taat membayar pajak, relasi bisnis, dan kostumer.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini akan bergantung bagaimana pengelolaan SDM di dalam perusahaan tersebut, sehingga perasaan aman akan tumbuh dalam ruang lingkup karyawan. Kasus yang sering terjadi adalah karyawan telat dibayar atau dipecat tanpa alasan yang jelas. Tentu itu merupakan hal yang merugikan sehingga perusahaan akan mendapatkan dampak negatif dari perlakuan tidak adil dalam perusahaan.

Oleh karena itu, Alexander Hill mengungkapkan, pemilik perusahaan seringkali sangat tergantung dengan konsep hak milik dalam menyatakan posisi hukum dan moral mereka. Karena perusahaan adalah milik mereka maka mereka bebas untuk meningkatkan atau memberhentikan, atau menilai kompensasi, serta menentukan keadaan lingkungan bekerja.

3. Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup

Dalam hal ini Alexander Hill juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Maksudnya setiap perusahaan harus memikirkan bahwa bisnis mereka memiliki kemungkinan besar berdampak pada lingkungan baik itu dalam bentuk pencemaran lingkungan atau mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat. Sehingga perusahaan harus memiliki manajemen resiko baik itu dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi lainnya.

4. Prinsip Keselamatan Konsumen

Prinsip ini berbicara tentang bagaimana perusahaan mengolah produk mereka. Produk harus senantiasa mempertimbangkan keselamatan konsumen baik itu produk makanan, alat, atau jasa.^[2]

Bisnis keluarga menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun, tantangan seperti distrust dan konflik suksesi kepemimpinan antar generasi masih menjadi isu yang perlu diatasi agar bisnis keluarga dapat berkelanjutan. Dengan memegang prinsip kejujuran, keadilan, dan visi jangka panjang, diharapkan bisnis keluarga dapat berkembang dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.